Senin, 14 Maret 2016

Apa Kepanjangan BPK?

Kepanjangan BPK

Jarang sekali kita mendengar kata BPK, mungkin BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) lebih sering. Tapi ini bukan masalah siapa yang lebih eksis dan populer. 

Kepanjangan BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kepanjangan BPK yang sering dianggap sama dengan BPKP ternyata memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. 

Parahnya jika kita mengirim surat atau email yang ingin disampaikan ke BPK, malah dikirim ke BPKP atau saat melihat berita, mengobrol dengan teman, ternyata kita salah memaksudkannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan dua badan yang berbeda. Dua lembaga negara ini sama-sama mempunyai fungsi pengawasan, tetapi BPK melakukan pengawasan eksternal sedangkan BPKP melakukan pengawasan Internal (Audit).

Pasal 23 ayat (5) UUD1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara, diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada mulanya Badan Pemeriksa Keuangan hanya memilik 9 orang pegawai, ketua BPK pertama adalah R. Soerasno. Pada tanggal 12 April 1947 telah diumumkan kepada seluruh Instansi di Wilayah Republik Indonesia, mengenai tugas dan fungsi BPK. 

Walaupun masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), untuk sementara. Dulu kantor BPK terletak di Magelang dan dipindahkan ke Yogyakarta pada 6 November 1948.

Pada 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan, berlakunya kembali UUD 1945. Walaupun Badan Pemeriksa Keungan Berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas keuangan RIS (Republik Indonesia Serikat) kegiatannya masih tetap memakai perundngan Hindia Belanda. 

Tahun 1973 dengan UUD no.5 akhirnya MPRS menetapkan kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula, sebagai Lembaga pemeriksa eksternal keuangan Negara. BPK RI adalah satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional.

Sedangkan BPKP adalah Lembaga Pemerintah yang Non Departemen dengan peran pengawasan dalam hal keuangan dan pembangunan. Bagaimana, sudah tahu kan kepanjan BPK, dan awas jangan ketuker lagi dengan BPKP, karena kedua lembaga ini berbeda.

Semoga artikel kali ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasannya.